Ketimpangan ekonomi menjadi salah satu masalah struktural yang menghambat kemajuan bangsa, dan kelompok petani miskin seringkali menjadi yang paling rentan. Dalam menghadapi persoalan ini, partai politik memiliki fungsi strategis dalam menurunkan ketimpangan ekonomi melalui berbagai kebijakan dan program yang secara langsung menyasar kesejahteraan petani. Peran aktif partai politik sangat vital dalam memastikan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif benar-benar sampai ke lapisan masyarakat paling bawah, khususnya di sektor pertanian. Upaya menurunkan ketimpangan ekonomi ini memerlukan komitmen nyata dan implementasi yang terarah.

Salah satu fungsi utama partai politik dalam menurunkan ketimpangan ekonomi bagi petani miskin adalah melalui advokasi kebijakan reforma agraria dan kepastian hukum atas lahan. Banyak petani miskin tidak memiliki akses atau kepastian kepemilikan atas lahan yang mereka garap, membuat mereka rentan terhadap penggusuran atau eksploitasi. Partai politik dapat mendorong perumusan dan implementasi kebijakan yang adil terkait distribusi lahan, sertifikasi tanah, dan perlindungan hak-hak petani gurem. Hal ini akan memberikan dasar ekonomi yang lebih stabil bagi mereka. Pada rapat dengar pendapat di DPR RI, 19 Juni 2025, perwakilan salah satu partai politik mengusulkan percepatan program redistribusi lahan untuk petani kecil.

Selain itu, partai politik juga berfungsi dalam mengawal alokasi anggaran yang berpihak pada kesejahteraan petani. Anggaran negara dan daerah harus diarahkan untuk program-program yang secara langsung meningkatkan pendapatan petani miskin. Ini bisa berupa subsidi pupuk dan benih yang tepat sasaran, bantuan alat pertanian modern, pembangunan irigasi yang efisien, serta fasilitas akses ke pasar dan permodalan. Partai politik, melalui fraksi-fraksi mereka di parlemen, memiliki kekuatan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di pedesaan. Sebuah program pemberdayaan petani di Jawa Tengah yang didukung oleh partai tertentu pada Maret 2025 telah berhasil meningkatkan pendapatan petani padi hingga 15%.

Fungsi lain yang tak kalah penting adalah pemberdayaan dan penguatan kapasitas petani. Partai politik dapat memprakarsai atau mendukung program pelatihan bagi petani miskin mengenai teknik budidaya yang lebih efisien, diversifikasi tanaman, pengolahan hasil pertanian, hingga manajemen keuangan sederhana. Pembentukan dan penguatan kelembagaan petani seperti koperasi juga perlu didorong untuk meningkatkan daya tawar kolektif mereka. Dengan demikian, petani tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki keterampilan untuk mandiri dan berdaya saing.

Pada akhirnya, menurunkan ketimpangan ekonomi melalui fungsi partai politik bagi petani miskin adalah upaya yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan politik. Dengan memastikan bahwa petani, sebagai bagian integral dari masyarakat, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, partai politik berkontribusi langsung pada terciptanya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan stabil.