Kabupaten Grobogan telah lama menyandang status sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional yang sangat vital, terutama dalam produksi padi dan palawija. Namun, belakangan ini muncul kekhawatiran besar bahwa status Lumbung Pangan Terancam akibat penurunan performa infrastruktur pengairan yang menjadi urat nadi pertanian lokal. Tanpa ketersediaan air yang stabil, ribuan hektar lahan produktif terancam mengalami gagal panen berkepanjangan, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi bagi petani setempat, tetapi juga berisiko mengganggu stabilitas stok pangan di tingkat regional.

Menyikapi kondisi yang semakin mendesak ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) cabang Grobogan mengambil inisiatif proaktif dengan melakukan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus utama dari kegiatan SPI Grobogan adalah memastikan bahwa hak-hak petani atas air dapat terpenuhi melalui pengelolaan irigasi yang transparan dan adil. Para pengurus organisasi bersama perwakilan kelompok tani mulai melakukan pendataan mendalam terkait kendala distribusi air yang sering kali tersumbat akibat pendangkalan saluran maupun kerusakan pintu air yang sudah termakan usia di berbagai titik strategis.

Salah satu agenda krusial yang dijalankan adalah upaya untuk melakukan Audit Ketahanan Bendungan secara independen dan kolaboratif. Langkah ini diambil karena adanya laporan mengenai penyusutan debit air yang sangat drastis dan indikasi keretakan struktural pada beberapa waduk penyangga. Petani menyadari bahwa kerusakan pada bendungan primer akan berdampak katastrofik bagi siklus tanam mereka. Melalui audit ini, SPI berharap dapat memberikan rekomendasi teknis yang valid kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh sebelum kerusakan menjadi semakin parah dan tidak terkendali.

Kondisi infrastruktur yang melemah ini menciptakan ketidakpastian bagi para petani dalam menentukan masa tanam. Jika upaya penyelamatan Lumbung Pangan Terancam ini tidak segera mendapatkan perhatian serius, maka fenomena alih fungsi lahan bisa menjadi konsekuensi logis bagi petani yang frustrasi karena tanahnya tidak lagi teraliri air. Oleh karena itu, penguatan fungsi bendungan sebagai penyimpan cadangan air harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Sinergi antara kebijakan anggaran negara dengan kebutuhan riil di lapangan sangat diperlukan agar aliran air tetap sampai ke sawah-sawah di ujung kanal tanpa ada diskriminasi distribusi.